Berita Indonesia terkini terpercaya, dan terpopuler, politik, ekonomi, tekno, otomotif, dan olahraga ditulis lengkap dan akurat. https://detik45.my.id/ id-id https://detik45.my.id/berita/detail/-transformasi-ekonomi-ntt-didorong-lebih-inklusif-dan-berdaya-saing KUPANG-DETIK45  || Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Pemerintah Provinsi NTT menyelenggarakan Flobamorata Business and Economic Forum 2026 pada Kamis (23/04) di Aula Rote–Sabu, Hotel Harper Kupang. Mengusung tema “Ketangguhan Menuju Kemajuan: Sinergi Transformasi Ekonomi NTT yang Inklusif dan Berdaya Saing”, kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, akademisi, peneliti, dan pelaku usaha dalam merumuskan kebijakan ekonomi daerah yang berbasis riset dan berdampak nyata.  Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, dalam keynote speech-nya menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTT untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis potensi daerah. Menurutnya, transformasi ekonomi NTT perlu diarahkan pada penguatan hilirisasi agar nilai tambah dapat dinikmati di dalam daerah, sekaligus memperluas rantai produksi dan menciptakan lebih banyak pusat pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah. “Kita ingin semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam proses produksi, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan secara merata,” ungkap Gubernur. Ia juga menekankan pentingnya penguatan UMKM serta ekosistem usaha sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Adidoyo Prakoso, dalam Leader’s Insight-nya menyampaikan bahwa forum ini diharapkan dapat menjadi ruang pertukaran gagasan yang konstruktif guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang implementatif bagi pembangunan ekonomi NTT. “Melalui kegiatan ini, kami harapkan dapat terjadi tukar pikiran antara narasumber dan seluruh peserta agar dapat memperoleh rekomendasi kebijakan dan aksi nyata untuk dapat mewujudkan kemajuan ekonomi di NTT,” ujar Adidoyo.  Selain itu, dalam rangka mendorong lahirnya riset berkualitas yang mampu memberikan rekomendasi kebijakan strategis bagi pembangunan ekonomi Nusa Tenggara Timur yang produktif, inklusif dan berkelanjutan Bank Indonesia bersama Pemerintah Provinsi NTT secara resmi meluncurkan KARSA NUSA (Kolaborasi Riset dan Inovasi Ekonomi Nusa Tenggara Timur) yang ditandai dengan pembukaan Call for Paper tahun 2026. Inisiatif ini diharapkan menjadi wadah kolaboratif yang menjembatani hasil kajian akademis dengan kebutuhan kebijakan daerah, sehingga menghasilkan rekomendasi yang konkret, inovatif, dan dapat diimplementasikan secara nyata. Gubernur NTT turut mengapresiasi inisiatif tersebut dan berharap agar KARSA NUSA tidak hanya menghasilkan kajian, tetapi juga mampu mendorong implementasi kebijakan yang produktif dan berdampak langsung bagi masyarakat.  Pada sesi talkshow interaktif dibahas bagaimana tentang strategi transformasi ekonomi di Provinsi NTT yang lebih maju dan berdaulat oleh narasumber nasonal dan lokal. Sesi talkshow diisi oleh, Dr. Thomas Ola Langoday, Dewan Pembina ISEI Kupang, Dr. Agr. Didit Okta Pribadi, koordinator kelompok riset ekonomi sirkuler BRIN, dan Bpk. Amirullah Setya Hardi Ph.D, sebagai ketua program studi magister ekonomika pembangunan UGM. Pada sesi talkshow ini disampaikan bahwa untuk dapat melakukan transformasi ekonomi di Provinsi NTT diperlukan upaya bersama untuk dapat memperkuat struktur ekonomi yang produktif dan bernilai tambah di Provinsi NTT. Saat ini struktur ekonomi masih didominasi sektor primer dalam hal itu kita harus memperkuat pemberian nilai tambah pada sektor primer di Provinsi NTT sehingga dapat menguatkan struktur perekonomian Provinsi NTT dan mengurangi ketergantungan terhadap produk dari luar NTT. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Gubernur Provinsi NTT tentang bagaimana Hilirisasi dan Kewirausahaan menjadi salah satu kunci utama dalam transformasi ekonomi di Provinsi NTT. Kegiatan Flobamorata Business and Economic Forum ini dihadiri oleh Wakil Ketua I DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur, pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Nusa Tenggara Timur, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Direktur Utama Bank NTT beserta pimpinan perbankan, serta lebih dari 120 mahasiswa/i yang berasal dari delapan perguruan tinggi di Kota Kupang. ( bi).  https://detik45.my.id/berita/detail/ojk--berhasil-ungkap-modus-operandi-penggelapan-dana-umat-aek-nabara-di-bni KUPANG-DETIK45 || Lembaga Otoritas Jasa Keuangan, berhasil mengungkapkan kasus 28 miliar Dana umat Aek Nabara di BNI.  OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan modus operandi kasus dugaan penggelapan dana umat Paroki Aek Nabara di Bank Negara Indonesia (BNI). Tempo, dalam artikel 22 April 2026 menulis kasus tersebut, Kepala Kantor Kas BNI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Aek Nabara, Andi Hakim Febriansyah, menawarkan produk BNI Deposito Investment yang sebenarnya bukan produk resmi BNI. “Berdasarkan pendalaman OJK, penyebab utama kasus ini bukan semata tindakan individual pelaku, tetapi juga adanya kelemahan pengendalian internal dan pelaksanaan SOP (standard operating procedure) yang tidak berjalan efektif,” kata Kepala Departemen Pengawasan Perilaku Usaha Jasa Keuangan.  “Berdasarkan pendalaman OJK, penyebab utama kasus ini bukan semata tindakan individual pelaku, tetapi juga adanya kelemahan pengendalian internal dan pelaksanaan SOP (standard operating procedure) yang tidak berjalan efektif,” kata Kepala Departemen Pengawasan Perilaku Usaha Jasa Keuangan OJK Bernard Wijaya kepada Tempo pada Selasa, 21 April 2026. Bernard menjelaskan, modus yang terungkap antara lain penggunaan layanan pick-up service untuk membawa slip transaksi kosong yang kemudian diproses sebagai transaksi tarik tunai; adanya dokumen yang menyerupai dokumen resmi BNI untuk produk non-resmi; tidak dilakukannya call verification, serta fungsi maker, checker, dan approver yang tidak dipisahkan secara memadai. OJK menyebutkan penyebab utama kasus ini bukan semata tindakan individual pelaku, tetapi kelemahan pengendalian internal dan SOP BNI.  BNI Selesaikan Pengembalian Dana Umat Aek Nabara Rp28 M.  “Jadi yang menjadi perhatian bukan hanya perbuatan pidana pelaku, tetapi juga mengapa sistem pengendalian yang seharusnya dapat mendeteksi atau mencegah penyimpangan itu tidak bekerja secara memadai dalam jangka waktu yang cukup lama,” ucap Bernard. Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan mengatakan pihaknya akan mengembalikan seluruh uang jemaat gereja senilai Rp28 miliar. Pengembalian uang itu, kata dia, paling lambat akan dilakukan pada hari ini, Rabu, 22 April 2026.  Menurut Putrama, peristiwa ini menjadi pembelajaran bagi BNI dan nasabah. “Ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua bahwa sesuatu yang terang ini ternyata harus disertai dengan literasi keuangan, kemudian juga dari pihak perbankan tentunya adalah mengenai pemahaman atas penerapan know your employee,” ucapnya di DPR, Selasa, 21 April 2026. **** https://detik45.my.id/berita/detail/ojk-minta-bni-tuntaskan-penyelesaian-kasus-dugaan-penyimpangan-dana-nasabah-kcp-aek-nabara JAKARTA-DETIK45  || OJK Minta BNI Tuntaskan Penyelesaian Kasus Dugaan Penyimpangan Dana Nasabah KCP Aek Nabara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk segera menuntaskan penyelesaian kasus yang dialami nasabah di BNI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Aek Nabara guna memastikan pelindungan konsumen dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan. OJK telah memanggil Direksi dan manajemen BNI untuk meminta penjelasan serta menegaskan agar langkah penyelesaian dilakukan secara cepat, menyeluruh, transparan, dan bertanggung jawab. OJK menegaskan bahwa pelindungan nasabah merupakan prioritas utama, karena itu OJK meminta BNI segera menyelesaikan penanganan kasus dimaksud dengan melakukan verifikasi secara menyeluruh, memenuhi hak nasabah sesuai ketentuan yang berlaku, serta menyampaikan perkembangan penanganan secara berkala kepada OJK. Dalam proses penanganan yang sedang berjalan, BNI melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait telah melakukan langkah pengamanan terhadap aset yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut. Langkah itu dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga kepentingan nasabah serta mendukung proses penyelesaian yang akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait dana nasabah, hingga saat ini, BNI telah melakukan verifikasi dan merealisasikan pengembalian dana kepada nasabah sebesar Rp7 miliar.  OJK akan terus memantau proses verifikasi dan penyelesaian atas sisa dana dimaksud agar berlangsung secara transparan, adil, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, OJK meminta BNI melakukan investigasi internal secara menyeluruh, termasuk pendalaman atas aspek kepatuhan, pengendalian internal, dan tata kelola. Langkah tersebut penting untuk memastikan akar permasalahan teridentifikasi dengan baik serta tindakan perbaikan dapat segera dilakukan guna mencegah terulangnya kejadian serupa di kemudian hari. BNI juga telah menyampaikan komitmennya untuk menyelesaikan kasus ini secara tuntas dan bertanggung jawab. OJK akan terus mengawasi proses tersebut dan memastikan setiap langkah penyelesaian dilakukan dengan mengedepankan prinsip pelindungan konsumen, transparansi, dan akuntabilitas. OJK menegaskan bahwa apabila dalam proses pendalaman dan pengawasan ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, maka OJK akan mengambil langkah pengawasan dan tindak lanjut sesuai kewenangannya. OJK mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan komunikasi yang konstruktif dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Bagi nasabah yang membutuhkan informasi lebih lanjut atau ingin menyampaikan pengaduan, dapat menghubungi layanan resmi BNI atau Kontak OJK 157. https://detik45.my.id/berita/detail/pemkot-kupang-dorong-edukasi-dini-hivaids-bagi-pelajar-smp KUPANG-DETIK45  || Sekretaris Daerah Kota Kupang, Jeffry E. Pelt S.H, mewakili Wali Kota Kupang, menghadiri kegiatan Sosialisasi HIV/AIDS bagi Pelajar Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Wilayah Kota Kupang yang diselenggarakan oleh Dharma Wanita Persatuan Kota Kupang. Kegiatan ini berlangsung di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kupang, Kamis (16/4). Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua TP PKK Kota Kupang dr. Widya Cahya, Ketua Persatuan Istri Anggota (PIA) DPRD Kota Kupang Jacqlyne Getruida Odja, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Kupang Ellisah Pelt Tobing, perwakilan Ketua DWP Provinsi NTT, serta para narasumber drg. Retnowati, M.Kes, Julius Tanggu Bore, SH, dan Eirene M. Jusuf, S.Pt., M.Sc. Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kota Kupang menekankan pentingnya kolaborasi dan komunikasi yang efektif dalam menyampaikan edukasi kepada generasi muda. Ia mengajak seluruh peserta, khususnya para pelajar, untuk menyimak materi dengan baik dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. “Melalui kegiatan ini, kita ingin membangun pemahaman yang benar sejak dini. Apa yang adik-adik peroleh hari ini diharapkan dapat menjadi bekal untuk menjaga diri, membentuk pola hidup sehat, serta berkontribusi dalam lingkungan sosial dan keluarga,” ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan program pemerintah sangat ditentukan oleh kerja sama semua pihak. Edukasi kesehatan, termasuk pencegahan HIV/AIDS, merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sementara itu, Ketua Panitia, Dellya Loa-Johanes dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian bersama terhadap meningkatnya kasus HIV/AIDS di Kota Kupang dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, diperlukan edukasi yang tepat dan komprehensif kepada generasi muda. “Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman yang benar mengenai HIV/AIDS, termasuk cara penularan dan pencegahannya, sehingga para pelajar mampu menjaga diri dari berbagai risiko,” jelasnya. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan selama satu hari dengan melibatkan 60 siswa perwakilan dari 21 SMP di Kota Kupang. Para peserta mendapatkan materi terkait kebijakan pemerintah dalam pencegahan HIV/AIDS serta edukasi mengenai bahaya dan upaya pencegahannya di kalangan remaja. Melalui kegiatan ini, diharapkan para pelajar tidak hanya memahami informasi yang disampaikan, tetapi juga mampu menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari serta menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing. (Enjel Lasbaun/Eman Hala).  https://detik45.my.id/berita/detail/halal-festival-dan-tabliqh-akbar--sebagai-motor-pengembangan-ekonomi-syari KUPANG- DETIK45  || Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT untuk menyelenggarakan Halal Festival dan Tabligh Akbar 2026 di Kota Kupang pada hari Jumat (17/04). BI NTT bersinergi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. NTT untuk mendorong pengembangan ekonomi syariah di NTT melalui penyelenggaraan Halal Festival dan Tabligh Akbar 2026 di GOR Oepoi, Kota Kupang pada Hari Jumat, tanggal 17 April 2026. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian Road to Festival Ekonomi Syariah (FESyar) 2026 yang mengusung tema “Menebar Kebaikan dalam Setiap Langkah, Menumbuhkan Ekonomi Syariah yang Berdaya” Kegiatan berlangsung dengan dihadiri sekitar ±4.000 pengunjung dalam suasana yang tertib, lancar, dan kondusif. Ekonomi syariah di NTT memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Adidoyo Prakoso, menyampaikan bahwa ekonomi syariah bukanlah konsep yang terbatas pada kelompok atau agama tertentu, melainkan merupakan sistem ekonomi yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan kebermanfaatan. Lebih lanjut disampaikan bahwa pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi NTT berpotensi mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan dalam mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengembangan tersebut dapat dilakukan melalui mendorong rantai pasok halal secara end-to-end dimulai dari sertifikasi halal pada UMKM, sertifikasi dan re-sertifikasi Juru Sembelih Halal, hingga mendorong talenta – talenta NTT untuk mendorong kreasi tenun modest fashion.” Ekonomi syariah membuka peluang yang lebih luas bagi UMKM dan masyarakat. Dalam sambutannya, Gubernur NTT yang diwakili oleh Kepala Dinas LHK, Sulastri H. I. Rasyid menyampaikan bahwa pengembangan ekonomi syariah sejalan dengan salah satu Dasa Cita Pemerintah Provinsi NTT. “Dalam upaya memperkuat struktur perekonomian daerah ke depan, diperlukan pengembangan sumber-sumber pertumbuhan baru yang mampu mendorong ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Salah satu sektor yang memiliki potensi untuk terus dikembangkan adalah ekonomi syariah, yang tidak hanya mendorong penguatan UMKM, tetapi juga membuka peluang usaha dan pasar yang lebih luas bagi masyarakat.” Halal Festival dan Tabligh Akbar mendorong potensi ekonomi syariah melalui berbagai rangkaian kegiatan. Kegiatan Halal Festival dan Tabligh Akbar 2026 menjadi wadah konkret dalam mendorong pengembangan ekonomi syariah di NTT melalui berbagai rangkaian program. Kegiatan ini menghadirkan showcasing produk UMKM halal, peningkatan literasi masyarakat, serta penyelenggaraan berbagai perlombaan seperti halal chef competition, modest fashion, dan kompetisi kemandirian pesantren, yang bertujuan mendorong tumbuhnya pelaku usaha yang inovatif dan berdaya saing.  Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momentum penguatan ekosistem ekonomi syariah melalui berbagai inisiatif strategis, antara lain seremoni pembiayaan syariah oleh Bank Syariah Indonesia kepada UMKM dengan nilai mencapai Rp1 miliar. Pemberian apresiasi dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT kepada BI NTT sebagai penggerak ekonomi syariah, serta launching QRIS ZISWAF sebagai sarana digitalisasi untuk mempermudah masyarakat dalam menyalurkan zakat, infak, dan sedekah, termasuk bagi masyarakat yang terdampak bencana di Flores Timur. Kegiatan ini juga ditutup dengan tabligh akbar yang menghadirkan Ustadz Muhammad Nur Maulana sebagai narasumber utama, yang diharapkan dapat memberikan penguatan nilai-nilai kebaikan sekaligus meningkatkan literasi masyarakat terhadap ekonomi syariah. Melalui rangkaian kegiatan ini, Bank Indonesia Provinsi NTT berharap dapat terus mendorong penguatan ekonomi syariah yang inklusif, meningkatkan literasi masyarakat, serta memperluas peran UMKM dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan, khususnya di Provinsi NTT. (BI)  https://detik45.my.id/berita/detail/wali-kota-kupang-dorong-perumda-air-minum--jadi-penjaga-kehidupan-di-hut-xvii KUPANG-DETIK45  || Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menghadiri Acara Puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-XVII Perumda Air Minum Kota Kupang yang berlangsung di Halaman Kantor Perumda Air Minum Kota Kupang, Kamis (16/4). Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Wali Kota Kupang, Serena C. Francis, S.Sos., M.Sc., anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, anggota DPRD Kota Kupang, para Staf Ahli Wali Kota Kupang, para Asisten Sekretaris Daerah Kota Kupang, perwakilan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT Kepala Perangkat Daerah Kota Kupang, Direktur Perumda Air Minum Kota Kupang, Isidorus Lilijawa, S.Fil., M.M., beserta jajaran, para Direktur Perusahaan Daerah, para Camat se-Kota Kupang, pimpinan lembaga agama, Ketua Karang Taruna Kota Kupang, Kepala BLUD SPAM Provinsi NTT, Area Program Manager NTT Yayasan Plan International Indonesia, para Mantan Direktur PDAM Kota Kupang, para pimpinan perbankan, pimpinan perhotelan, mitra penyedia air bersih, serta tokoh masyarakat. Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan apresiasi tinggi kepada jajaran direksi dan seluruh pegawai Perumda atas dedikasi dan kerja keras selama 17 tahun dalam menghadirkan layanan air bersih bagi masyarakat. Wali Kota secara khusus mengapresiasi rangkaian kegiatan sosial yang digelar dalam perayaan HUT tersebut, seperti bakti sosial di panti asuhan, pengobatan gratis, pasar murah, serta pemberian sambungan rumah gratis kepada 17 keluarga. Menurutnya, perayaan hari jadi sebuah institusi tidak boleh sekadar seremonial, tetapi harus memberi dampak nyata bagi masyarakat. “Perayaan tidak boleh hanya gagah secara seremoni, tetapi harus berdampak langsung. Apa yang dilakukan hari ini adalah contoh nyata bagaimana Perumda hadir untuk membantu menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Wali Kota. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga menyampaikan analogi tentang kapal untuk menggambarkan peran Perumda Air Minum. Ia menegaskan bahwa sebagaimana kapal yang tidak dibuat untuk sekadar bersandar di dermaga, Perumda juga tidak dibentuk untuk sekadar tampil baik secara administratif, melainkan untuk menghadapi dan menyelesaikan berbagai persoalan air bersih di Kota Kupang. “Perumda ini bukan untuk gagah-gagahan, tetapi untuk menghajar gelombang persoalan air yang ada. Dan hari ini kita melihat Perumda telah berlayar jauh, bekerja nyata di tengah tantangan,” tegasnya. Lebih lanjut, Wali Kota menekankan bahwa peringatan HUT Perumda Air Minum bukan sekadar perayaan usia, tetapi juga momentum untuk meneguhkan kembali tanggung jawab kemanusiaan dalam pelayanan air bersih. Ia mengingatkan bahwa air sebagai sumber kehidupan tidak pernah memilih kepada siapa ia mengalir, sehingga pelayanan publik pun harus dijalankan secara adil, merata, dan tanpa pamrih. “Pelayanan air adalah pelayanan kemanusiaan. Air tidak pernah memilih, maka kita pun tidak boleh memilih dalam melayani masyarakat,” tambahnya. Wali Kota juga mengakui masih adanya berbagai tantangan dalam pelayanan air bersih di Kota Kupang. Ia menegaskan bahwa tugas Perumda belum selesai selama masih ada masyarakat yang belum mendapatkan akses air bersih secara layak. “Selama masih ada warga yang kesulitan air bersih, maka tugas kita belum tuntas. Kita tidak boleh puas hanya karena air sudah mengalir, tetapi harus memastikan keadilan, kualitas, dan kepastian layanan ikut mengalir bersama,” ujarnya. Di akhir sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa Perumda Air Minum Kota Kupang tidak boleh hanya berperan sebagai operator teknis, tetapi harus menjadi penjaga kehidupan bagi masyarakat Kota Kupang. “Di setiap tetes air ada martabat manusia yang kita jaga, dan di setiap sambungan pipa ada harapan yang kita alirkan,” pungkasnya. Sementara itu, Direktur Perumda Air Minum Kota Kupang, Isidorus Lilijawa, S.Fil., M.M., dalam sambutannya menyampaikan bahwa hingga saat ini Perumda telah melayani sekitar 17.500 pelanggan dengan cakupan kurang lebih 20 persen. Ia menjelaskan bahwa jika digabungkan dengan operator lain seperti PDAM Kabupaten Kupang dan SPAM Provinsi NTT, maka cakupan pelayanan air bersih di Kota Kupang mencapai sekitar 30 persen. Ia juga mengungkapkan hasil survei kepuasan pelanggan yang menunjukkan indeks kepuasan masyarakat berada pada angka 82 dengan kategori baik. Meski demikian, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu dibenahi, terutama dalam manajemen pengaduan pelanggan, kompetensi sumber daya manusia, serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa selama 17 tahun Perumda tidak hanya mengalirkan air, tetapi juga mengalirkan harapan. Berbagai pengaduan yang diterima setiap hari menjadi bentuk harapan masyarakat yang harus dijawab dengan kerja nyata. Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh Pemerintah Kota Kupang, termasuk rencana penguatan melalui penyertaan modal untuk memperluas jaringan pelayanan air bersih. Sebagai bagian dari perayaan HUT ke-XVII, Perumda Air Minum Kota Kupang juga menyelenggarakan berbagai rangkaian kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat, antara lain peluncuran program promosi sambungan rumah, peluncuran website resmi Perumda Air Minum, pemasangan sambungan rumah gratis bagi 17 warga berpenghasilan rendah, serta kegiatan berbagi kasih ke panti asuhan. Selain itu, turut dilaksanakan kegiatan donor darah bagi pegawai dan masyarakat umum, pemeriksaan kesehatan gratis, serta pasar murah. Perumda juga menggelar talkshow di radio bertema “17 Tahun Perumda Air Minum Mengalirkan Harapan”, sosialisasi HIV/AIDS bersama Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Kota Kupang di SMA Santo Arnoldus Janssen dan SMPN 11 Kupang, peresmian Forum Pelanggan, peluncuran program Berbagi Air, serta gelar UMKM yang melibatkan pelaku usaha lokal. (Chris Dethan/Tonny Ga).  https://detik45.my.id/berita/detail/ojk-dukung-akselerasi-program-3-juta-rumah-melalui-sinergi-dan-penguatan-kebijakan-slik JAKARTA-DETIK45  || Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung penuh upaya percepatan program prioritas pembangunan nasional dalam pengembangan UMKM antara lain melalui penyediaan tiga juta rumah melalui penguatan kebijakan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dan sinergi dengan kementerian/lembaga, serta pemangku kepentingan terkait. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait di Kantor OJK Menara Radius Prawiro, Senin, menyampaikan bahwa OJK sangat mendukung program prioritas pembangunan perumahan tiga juta rumah tersebut. Friderica menjelaskan, OJK telah melaksanakan Rapat Dewan Komisioner pada pekan lalu dan memutuskan sejumlah langkah kebijakan untuk mendukung implementasi program tersebut.  Kebijakan pertama, OJK memutuskan bahwa informasi yang akan ditampilkan dalam laporan SLIK adalah kredit atau pembiayaan dengan nominal di atas Rp1 juta, baik berdasarkan plafon maupun baki debet setiap debitur.  “Dalam Rapat Dewan Komisioner kemarin, kami memutuskan bahwa dalam laporan SLIK, informasi yang akan ditampilkan adalah kredit dengan nominal di atas Rp1 juta, baik berdasarkan akumulasi catatan kredit debitur maupun baki debetnya,” kata Friderica. Kebijakan kedua, OJK juga memutuskan percepatan pembaruan status pelunasan pinjaman dalam SLIK menjadi paling lambat tiga hari kerja setelah pelunasan dilakukan. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pengajuan pembiayaan perumahan. “Ketika seseorang telah melunasi pinjamannya, maksimal dalam tiga hari status pelunasan tersebut sudah muncul dalam SLIK yang akan diimplementasikan paling lambat akhir Juni 2026. Hal ini penting untuk membantu rekan-rekan pengembang mempercepat proses pembiayaan perumahan,” ujar Friderica. Selain itu, untuk mendukung percepatan program perumahan, OJK juga memberikan akses kepada BP Tapera terhadap data SLIK sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah ini diharapkan dapat mendukung percepatan proses pemberian fasilitas pembiayaan perumahan yang menjadi tugas BP Tapera. Selanjutnya, OJK melalui Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun akan menerbitkan penegasan mengenai pengakuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi sebagai program prioritas pemerintah. Penegasan tersebut dinilai penting karena memiliki implikasi terhadap aspek penjaminan dalam pembiayaan perumahan. OJK bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga akan membentuk Satuan Tugas Percepatan Program 3 Juta Rumah. Satuan tugas ini akan melibatkan OJK, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, BP Tapera, asosiasi pengembang, dan pemangku kepentingan terkait lainnya guna memperkuat koordinasi serta mempercepat penyelesaian berbagai kendala program perumahan yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan. Di samping itu, OJK akan menambahkan penegasan  informasi di SLIK bahwa data dalam SLIK tidak secara otomatis menentukan diterima atau ditolaknya pemberian kredit atau pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan. SLIK merupakan catatan informasi yang digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam proses analisis kredit atau pembiayaan. Sebelumnya, OJK juga telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung program pemerintah dalam pengadaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), antara lain melalui Surat OJK Nomor S-2/D.03/2025 tanggal 14 Januari 2025 perihal Dukungan terhadap Program Pemerintah dalam Pengadaan Rumah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Peningkatan Kualitas Pelaporan SLIK. Melalui surat tersebut, OJK menegaskan bahwa SLIK berisi informasi yang bersifat netral dan bukan merupakan daftar hitam. OJK juga menegaskan bahwa tidak terdapat ketentuan yang melarang pemberian kredit atau pembiayaan kepada debitur yang memiliki kredit dengan kualitas selain lancar, termasuk apabila dilakukan penggabungan dengan fasilitas kredit atau pembiayaan lain, khususnya untuk kredit atau pembiayaan bernilai kecil. Selain itu, keputusan pemberian KPR kepada MBR tetap merupakan kewenangan masing-masing bank dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan mitigasi risiko. OJK juga terus meminta bank untuk meningkatkan kualitas data SLIK, termasuk melakukan pengkinian data secara berkala. “OJK akan terus mendukung dan mendorong berbagai langkah yang dapat dilakukan untuk mempercepat pencapaian program 3 juta rumah tersebut. Ini adalah salah satu bentuk dukungan kami,” tutup Friderica. ( ojk).  https://detik45.my.id/berita/detail/keyakinan-konsumen-terhadap-perekonomian-nusa-tenggara-timur-bulan-maret-2026-tetap-terjaga KUPANG-DETIK45  || Keyakinan Konsumen terhadap Perekonomian Nusa Tenggara Timur Bulan Maret 2026 Tetap Terjaga.  Indeks Keyakinan Konsumen Nusa Tenggara Timur Maret 2026 tetap terjaga pada level optimis (indeks >100). Hal ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Nusa Tenggara Timur bulan Maret 2026 yang tercatat sebesar 144,00, tetap kuat meski tidak setinggi bulan Februari yang tercatat sebesar 145,33. Perkembangan ini  sejalan dengan keyakinan konsumen pada skala Nasional, dengan IKK Nasional Maret 2026 tetap kuat sebesar 122,9, mesti tidak setinggi bulan sebelumnya yang sebesar 125,2. Persepsi konsumen di Nusa Tenggara Timur pada Maret 2026 terhadap kondisi ekonomi meningkat dibandingkan capaian pada Februari 2026. Hal ini tercermin dari Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) yang sebesar 136,67 lebih tinggi dari 136,00 pada bulan Februari 2026. Peningkatan ini terutama didorong oleh peningkatan  penghasilan saat ini sebesar 160,00 dan peningkatan ketersediaan lapangan pekerjaan sebesar 133,00. Sementara itu, ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi 6 bulan mendatang tetap optimis meski mengalami penurunan. Hal ini tercermin dari Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) sebesar 151,33, lebih rendah dibandingkan bulan Februari 2026 yang tercatat sebesar 154,67. Berdasarkan komponen pembentuk IEK, penurunan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi ke depan dipengaruhi oleh optimisme konsumen yang tertahan terhadap terhadap prospek kegiatan usaha secara umum enam bulan mendatang sebesar 157,00. Hasil survei kondisi keuangan konsumen berdasarkan jenis penggunaan menunjukkan bahwa mayoritas penghasilan responden pada Maret 2026 digunakan untuk kebutuhan konsumsi 63,9%. Sementara sebagian lain untuk tabungan 24,3% dan pembayaran cicilan/pinjaman 11,8%. ( bi).  https://detik45.my.id/berita/detail/bedah-buku-asa-dan-rasa-refleksi-dan-evaluasi-potret-awal-perjuangan-melki-jhoni- KUPANG-DETIK45  || Refleksi dan evaluasi. Potret langkah awal perjuangan Melki Jhoni dengan komitmen dan perjuangan akan masa depan yang lebih baik. Potret perjalanan membangun NTT sebagai kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur tercatat dalam buku yang diberi nama, Asa dan Rasa, Refleksi Setahun Ayo Bangun NTT.  Bedah Buku ditandai dengan kegiatan Launcing pada Kamis, 9/4/2026, di Aula Eltari kantor Gubernur.  Dalam kajiannya menggambarkan Suatu bentuk demokrasi politik/pemerintahan juga intelektual Gubernur Melkiades Laka Lena dan Wakil Gubernur Jhoni Asadoma. Wujud riil dari partisipasi dan akuntabilitas pemerintahan sekaligus menegaskan budaya tulis dan baca.  Ada beberapa capa yang ditampilkan dalam buku ini adalah Pilar Pemerataan Infrastruktur Berkelanjutan.  Pada pilar pemerataan infrastruktur berkelanju Pemerintah NTT menempatkan pembangunan infrastruktur da sebagai prasyarat utama peningkatan kesejahteraan masyaraka Infrastruktur dipandang bukan semata sebagai pembangunan fisik melainkan sebagai instrumen untuk meningkatkan derajat kesetz an, martabat hidup, dan produktivitas ekonomi keluarga. Dalam kerangka pembangunan tahun 2025, pilar ini menjadi salah sa penopang utama pelaksanaan Dasa Cita Pemerintah Provinsi NTT Fokus awal kebijakan diarahkan pada penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui kolaborasi antara pemerintah provins pemerintah kabupaten/kota, dan desa. Seluruhnya dilaksanakan melalui empat skema bantuan perbaikan RTLH yang bersifat fleksibe dengan besaran bantuan antara 5 juta hingga 20 juta rupiah per unit. Program ini telah menjangkau puluhan ribu unit rumah ba masyarakat pada Desil 1 sampai dengan Desil 5. Ini semua dijalanka ebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hunian dan ehatan lingkungan masyarakat berpenghasilan rendah. Tantangan utama pembangunan infrastruktur di Provinsi NTT masih terletak pada kondisi jalan daerah. Data tahun 2025 menunjukkan adanya kesenjangan tingkat kemantapan jalan karena jalan nasional mencapai 98,4 persen, jalan provinsi berada pada angka 67,99 persen, dan jalan kabupaten/kota baru mencapai 45,1 persen. Tingkat kerusakan yang relatif tinggi di wilayah tertentu seperti Kabupaten Kupang dan Belu menjadi prioritas penanganan pemerintah daerah. Sebagai langkah kebijakan yang terukur, Pemerintah NTT telah menyusun usulan pembangunan dan peningkatan jalan provinsi melalui skema Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) Tahun 2026. Usulan tersebut mencakup lebih dari 1.000 kilometer ruas jalan strategis, termasuk lintas selatan perbatasan Timor Leste dan ruas-ruas penghubung utama di wilayah Flores, Sumba, dan Alor. Seluruh perencanaan disusun secara teknokratis berdasarkan data kondisi lapangan dengan tujuan utama menurunkan biaya logistik, memperlancar distribusi hasil produksi daerah, serta mendukung pengembangan ekonomi perdesaan dan pariwisata. Selain konektivitas jalan, peningkatan kualitas hidup masyarakat juga ditentukan oleh akses terhadap listrik, air bersih, dan sanitasi. Sepanjang tahun 2025, Pemerintah NTT terus memperkuat keandalan pasokan listrik melalui program pemasangan meteran listrik yang telah menjangkau 450 rumah tangga di enam kabupaten yakni Sabu Raijua, Manggarai Timur, Sumba Barat Daya, Timor Tengah Selatan, Ende, dan Alor. Program ini dilaksanakan secara terintegrasi dengan intervensi perumahan dan sanitasi guna memastikan standar hidup yang layak bagi setiap keluarga. Secara keseluruhan, pembangunan infrastruktur diposisikan sebagai fondasi bagi seluruh agenda pembangunan sektor lainnya. Ketersediaan jalan yang mantap mendukung distribusi hasil pertanian dan perikanan. Sementara itu, akses listrik dan air bersih menjadi prasyarat bagi peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Dengan pendekatan pemerataan dan keberlanjutan, Pemerintah NTT berkomitmen memastikan bahwa manfaat pembangunan infrastruktur dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di seluruh wilayah Flobamorata. Selain itu pula ada capaian pada Pilar Reformasi Birokrasi dan Hak Asasi Manusia.  Pada pilar reformasi birokrasi dan hak asasi manusia, Pemerintah NTT menempatkan peningkatan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN) sebagai prasyarat utama terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Salah satu instrumen pengukuran yang digunakan adalah Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) yang mencerminkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin aparatur. Capaian IP ASN Provinsi NTT menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2023, nilai IP ASN berada pada angka 79,63 dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 86,38. Kenaikan ini menandai pergeseran predikat dari kategori sedang menjadi tinggi, sekaligus mencerminkan konsistensi kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur secara berkelanjutan. Sejalan dengan itu, nilai Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah NTT pada tahun 2024 tercatat sebesar 75,63. Angka ini meningkat dari 66,18 pada tahun sebelumnya. Peningkatan didorong oleh terpenuhinya seluruh indikator Reformasi Birokrasi umum yang menjadi kewenangan kementerian pengampu dan penguatan implementasi Reformasi Birokrasi tematik.  Profesionalisme aparatur sipil negara (ASN) menjadi prasyarat utama terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Salah satu instrumen pengukuran yang digunakan adalah Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) yang mencerminkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin aparatur. Pemerintah NTT melalui perangkat daerah pengampu RB umum dan RB tematik terus memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan secara konsisten dan berkelanjutan di seluruh lingkungan pemerintahan daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi yang makin SMART, terukur. ( fm).  https://detik45.my.id/berita/detail/bedah-buku-asa-dan-rasa-refleksi-dan-evaluasi-potret-awal-perjuangan-melki-jhoni-dengan-komitmen-ayo KUPANG-DETIK45  || Refleksi dan evaluasi. Potret langkah awal perjuangan Melki Jhoni dengan komitmen dan perjuangan akan masa depan yang lebih baik. Potret perjalanan membangun NTT sebagai kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur tercatat dalam buku yang diberi nama, Asa dan Rasa, Refleksi Setahun Ayo Bangun NTT.  Bedah Buku ditandai dengan kegiatan Launcing pada Kamis, 9/4/2026, di Aula Eltari kantor Gubernur.  Dalam kajiannya menggambarkan Suatu bentuk demokrasi politik/pemerintahan juga intelektual Gubernur Melkiades Laka Lena dan Wakil Gubernur Jhoni Asadoma. Wujud riil dari partisipasi dan akuntabilitas pemerintahan sekaligus menegaskan budaya tulis dan baca.  Ada beberapa capa yang ditampilkan dalam buku ini adalah Pilar Pemerataan Infrastruktur Berkelanjutan.  Pada pilar pemerataan infrastruktur berkelanju Pemerintah NTT menempatkan pembangunan infrastruktur da sebagai prasyarat utama peningkatan kesejahteraan masyaraka Infrastruktur dipandang bukan semata sebagai pembangunan fisik melainkan sebagai instrumen untuk meningkatkan derajat kesetz an, martabat hidup, dan produktivitas ekonomi keluarga. Dalam kerangka pembangunan tahun 2025, pilar ini menjadi salah sa penopang utama pelaksanaan Dasa Cita Pemerintah Provinsi NTT Fokus awal kebijakan diarahkan pada penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui kolaborasi antara pemerintah provins pemerintah kabupaten/kota, dan desa. Seluruhnya dilaksanakan melalui empat skema bantuan perbaikan RTLH yang bersifat fleksibe dengan besaran bantuan antara 5 juta hingga 20 juta rupiah per unit. Program ini telah menjangkau puluhan ribu unit rumah ba masyarakat pada Desil 1 sampai dengan Desil 5. Ini semua dijalanka ebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hunian dan ehatan lingkungan masyarakat berpenghasilan rendah. Tantangan utama pembangunan infrastruktur di Provinsi NTT masih terletak pada kondisi jalan daerah. Data tahun 2025 menunjukkan adanya kesenjangan tingkat kemantapan jalan karena jalan nasional mencapai 98,4 persen, jalan provinsi berada pada angka 67,99 persen, dan jalan kabupaten/kota baru mencapai 45,1 persen. Tingkat kerusakan yang relatif tinggi di wilayah tertentu seperti Kabupaten Kupang dan Belu menjadi prioritas penanganan pemerintah daerah. Sebagai langkah kebijakan yang terukur, Pemerintah NTT telah menyusun usulan pembangunan dan peningkatan jalan provinsi melalui skema Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) Tahun 2026. Usulan tersebut mencakup lebih dari 1.000 kilometer ruas jalan strategis, termasuk lintas selatan perbatasan Timor Leste dan ruas-ruas penghubung utama di wilayah Flores, Sumba, dan Alor. Seluruh perencanaan disusun secara teknokratis berdasarkan data kondisi lapangan dengan tujuan utama menurunkan biaya logistik, memperlancar distribusi hasil produksi daerah, serta mendukung pengembangan ekonomi perdesaan dan pariwisata. Selain konektivitas jalan, peningkatan kualitas hidup masyarakat juga ditentukan oleh akses terhadap listrik, air bersih, dan sanitasi. Sepanjang tahun 2025, Pemerintah NTT terus memperkuat keandalan pasokan listrik melalui program pemasangan meteran listrik yang telah menjangkau 450 rumah tangga di enam kabupaten yakni Sabu Raijua, Manggarai Timur, Sumba Barat Daya, Timor Tengah Selatan, Ende, dan Alor. Program ini dilaksanakan secara terintegrasi dengan intervensi perumahan dan sanitasi guna memastikan standar hidup yang layak bagi setiap keluarga. Secara keseluruhan, pembangunan infrastruktur diposisikan sebagai fondasi bagi seluruh agenda pembangunan sektor lainnya. Ketersediaan jalan yang mantap mendukung distribusi hasil pertanian dan perikanan. Sementara itu, akses listrik dan air bersih menjadi prasyarat bagi peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Dengan pendekatan pemerataan dan keberlanjutan, Pemerintah NTT berkomitmen memastikan bahwa manfaat pembangunan infrastruktur dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di seluruh wilayah Flobamorata. Selain itu pula ada capaian pada Pilar Reformasi Birokrasi dan Hak Asasi Manusia.  Pada pilar reformasi birokrasi dan hak asasi manusia, Pemerintah NTT menempatkan peningkatan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN) sebagai prasyarat utama terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Salah satu instrumen pengukuran yang digunakan adalah Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) yang mencerminkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin aparatur. Capaian IP ASN Provinsi NTT menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2023, nilai IP ASN berada pada angka 79,63 dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 86,38. Kenaikan ini menandai pergeseran predikat dari kategori sedang menjadi tinggi, sekaligus mencerminkan konsistensi kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur secara berkelanjutan. Sejalan dengan itu, nilai Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah NTT pada tahun 2024 tercatat sebesar 75,63. Angka ini meningkat dari 66,18 pada tahun sebelumnya. Peningkatan didorong oleh terpenuhinya seluruh indikator Reformasi Birokrasi umum yang menjadi kewenangan kementerian pengampu dan penguatan implementasi Reformasi Birokrasi tematik.  Profesionalisme aparatur sipil negara (ASN) menjadi prasyarat utama terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Salah satu instrumen pengukuran yang digunakan adalah Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) yang mencerminkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin aparatur. Pemerintah NTT melalui perangkat daerah pengampu RB umum dan RB tematik terus memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan secara konsisten dan berkelanjutan di seluruh lingkungan pemerintahan daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi yang makin SMART, terukur. ( fm).